PEREKONOMIAN
INDONESIA DARI MASA KE MASA
1EB21
NAMA :
DWI
PUSPITA AGUSTIN (22213693)
FERISYA
WULANDARI (23213423)
KUSMILAWATI (24213903)
NURUL
MAGHFIROH JUFRIN (26213733)
SISKA
RIA ANDRIANI (28213513)
UNIVERSITAS GUNADARMA 2014
DAFTAR
ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 1
1.3. Tujuan 2
BAB
II LANDASAN TEORI
2.1. Sejarah Dan Sistem Ekonomi
Indonesia 3
2.1.1. Sebelum Kemerdekaan 3
2.1.2. Masa Orde Lama 7
2.1.3. Masa Orde Baru 8
2.1.4.
Perekonomian Pada Masa Transisi 9
2.1.5. Masa Orde Reformasi 10
2.1.6. Sistem Perekonomian Indonesia Saat Ini 12
BAB
III PENUTUPAN
3.1. Kesimpulan 14
3.2 Daftar Pustaka 15
BAB
I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR
BELAKANG
Persoalan-persoalan ekonomi pada
hakekatnya adalah masalah transformasi atau pengolahan alat-alat/sumber
pemenuh/pemuas kebutuhan, yang berupa faktor- faktor produksi yaitu tenaga
kerja, modal, sumber daya alam dan keterampilan (skill) menjadi barang dan
jasa.
Seperti yang kita ketahui bahwa yang menentukan bentuk
suatu sistem ekonomi kecuali dasar falsafah negara yang dijunjung tinggi, maka
yang dijadikan kriteria adalah lembaga-lembaga, khususnya lembaga ekonomi yang
menjadi perwujudan atau realisasi falsafah tersebut.
Pergulatan pemikiran tentang sistim ekonomi apa yang
sebaiknya di diterapkan Indonesia telah dimulai sejak Indonesia belum mencapai
kemerdekaannya. Sampai sekarang pergulatan pemikiran tersebut masih terus
berlangsung, hal ini tecermin dari perkembangan pemikiran tentang sistim ekonomipancasila SEP.
Bung Hatta selain sebagai tokoh Proklamator bangsa
Indonesia, juga dikenal sebagai perumus pasal 33 UUD 1945. Bung Hatta
menyusun pasal 33 didasari pada pengalaman pahit bangsa Indonesia yang selama
berabad-abad dijajah oleh bangsa asing yang menganut sitem ekonomi
liberal-kapitalistik. Penerapan sistem ini di Indonesia telah menimbulkan
kesengsaraan dan kemelaratan, oleh karena itu menurut Bung Hatta sistem ekonomi
yang baik harus berasaskan kekeluargaan.
1.2. Rumusan
Masalah
1. Sistem Ekonomi apa yang dianut oleh
Indonesia?
2. Bagaimana sistem ekonomi Indonesia
dulu dan sekarang?
3. Apa latar belakang Sistem Ekonomi
Indonesia?
I.3 Tujuan
Penyusunan makalah ini bertujuan
untuk:
1. Mengetahui perkembangan sistem
Perekonomian Indonesia
2. Mengetahui perbedaan dari setiap
sistem perekonomian pada setiap periode
3. Menambah wawasan mengenai sistem
perekonomian di Indonesia
4. Sebagai tugas mata kuliah
Perekonomian Indonesia
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 SEJARAH DAN SISTEM EKONOMI INDONESIA
2.1.1
Sebelum
Kemerdekaan
Sebelum
kemerdekaan Indonesia mengalami masa penjajahan yang terbagi dalam
beberapa periode , ada empat negara yang pernah menduduki Indonesia yaitu,
Portugis ,Belanda , Inggris dan Jepang. Portugis tidak mininggalkan jejak yang
dalam di Indonesia karena keburu diusir oleh Belanda, tapi Belanda yang
kemudian berkuasa selama 350 tahun sudah di menerapkan sebagai sistem untuk
menganalisa sejarah perekonomian Indonesia, rasanya perlu membagi masa
pendudukan belanda menjadi beberapa periode, bedasarkan perubahan-perubahan
kebijakan yang mereka berlakukan di Hindia-Belanda (sebutan Indonesia pada masa
itu).
a. Pada
masa Vereenigde Oost-Indische Compagnie(VOC)
Perekonomian
Indonesia pada masa VOC adalah sebuah perusahaan yang didirikan dengan
tujuan untuk menghindari persaaingan antara sesama pedagang Belanda
sekaligus untuk menyaingi perusahaan imperlasis lain seperti EIC(pada
perusahaan Inggris ),pada saat itu VOC diberi hak oleh Ooctrooi, yang antara
lain meliputi :
·
Hak untuk mencetak uang
·
Hak untuk mengangkat dan memberhentikan
pegawai
·
Hak menyatakan perang damai
·
Hak untuk membuat angkatan bersenjata
sendiri
·
Hak untuk membuat perjanjian dengan raja
Hak-hak
itu seakan melegakan keadaan VOC sebagai “penguasa”Hindia Belanda,
Namun demikian bukan berarti bahwa seluruh perekonomian Nusantara
dikuasai oleh VOC kenyataannya sejak tahun 1620 VOC hanya menguasai komoditi-
komoditi ekspor sesuai permintaan pasar di Eropa, yaitu rempah-rempah.kota-kota
dagang dan jalur pelayaran yang dikuasai adalah untuk menjamin monopoli atas
dasar komoditi itu, VOC juga belum membangun sistem pasokan kebutuhan-kebutuhan
hidup penduduk pribumi, peraturan-peraturan yang ditetapkan VOC seperti
verplichte leverentie (kewajiban menyerahkan hasil bumi pada VOC juga
menjaga harga rempah-rempah tetap tinggi, antara lain dengan diadakannya
pembatasan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanan oleh penduduk,
pelayaran Hongi dan hak extirpatie (pemusnahan tanaman yang jumlahnya melebihi
peratiran) .semua peraturan itu pada umumnya hanya diterapkan di Maluku yang
memang sudah diisolasi oleh VOC dari pola pelayaran Niaga Samudera Hindia
Dengan
monopoliu rempah-rempah diharapkan VOC akan menambah isi kas negeri Belanda
dan dengan begitu akan meningkatkan pamor kekayaan Belanda disampinmg itu juga
diterapkan preangerstelstel, yaitu kewajiban menanam tanaman kopi bagi penduduk
priangan.bahkan ekspor kopi pada masa itu mencapai 85.300 metrik ton, melebihi
ekspor cengkeh yang Cuma 1050 metrik ton
Namun
beralawanan dengan kewajiban mekanisme prancis yang melarang ekspor logam
mulia,Belanda justru mengekspor perak kehindia Belanda untuk tukar hasil
bumi karena sebelum ada hasil bumi ekspor eropa yang dapat ditawarkan
sebagai komoditi imbabangan, ekspor perak itu tetap perlu dilakukan, perak
tetap digunakan dalam jumlah besar sebagai alat perimbangan dalam neraca
pembayaran sampai tahun 1870-an
Pada
tahun 1795 VOC bubar karena dianggap gagal dalam mengeeksplorasikan kekayaan Hindia
Belanda kegagagalan itu nampak pada defisit kas VOC yang antara lain
disebabakan oleh
·
Perang terus menerus dilakukan oleh VOC
dan memakai biaya besar terutama pada perang di ponegoro
·
Penggunaan tentara sewaan ya g
membutuhkan biaya besar
·
Korupsi yang dilakukan oleh tentara VOC
sendiri
·
Pembagian deviden kepada para
saham,walaupun kas deficit
Maka
voc diambil alih(digantiakn )oleh republik bataf(Bataafsche republiek)
Republik Bataaf dihadapkan pada keungan yang kacau balau , selain karena
peperanga sedang berkecamuk di Eropa(continental stelstel oleh nepoleon
)keboborokan bidang moneter sudah mencapai puncaknya akibat akan ketergantungan
akan impor perak dari Belanda pada masa VOC yang kini terlambat oleh blokade
inggris di Eropa, sebelum republik bataaf berbenah, Inggris mengambilalih
pemerintahan Hindia-Belanda.
b. Pada
masa pendudukan Inggris
Inggris
pada masanya berusaha merubah pola pajak bumi yang telah hampir dua abad
diterapkan oleh Belanda, dengan menerapkan ladrent(pajak tanah) sistem ini sudah
berhasil di India, dan Thomas stamfrod raffles mengira sistem ini akan berhasil
juga di Hindia- Belanda selain itu, dengan landerent , maka penduduk
pribumi akan memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris atau yang di
impor dari India, inilah imperialisme modern yang menjadikan tanah jajahan
tidak sekedar untuk dieksplorasi kekayaan alamnya, tetapi juga menjadi daerah
pemasaran produk dari negara penjajah, sesuai dengan teori-teori mazhab
klasik yang pada saat itu sedang berkembang di Eropa antara lain :
Pendapat
Adam smith bahwa tenaga kerja produktif adalah tenaga kerja yang mengahasilkan
benda konkrit dan dapat dinilai pasar, sedangkan tenaga kerja tidak produktif
menghasilkan jkasa dimana tidak menunjang pencapaian pertumbuhan ekonomi. Dalam
hal ini Inggris mengginkan tanah jajahannya juga meningkat kemakmurannya,agar
bisa beli produk-produ yang di Inggris dan India sudah surplus (melebihi
permintaa)
Pendapat
Adam smith bahwa salah satu peranan ekspor adalah memperluas pasar bagi produk
yang dihasilkan (oleh Inggris) dan peranan penduduk dalam menyerap hasil
produksi
The
quantity theory of money bahwa kenaikan maupun penurunan tinkat harga
dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar
Akan
tetapi perubahan yang cukup mendasar dalam perekonomian ini sulit dilakukan,
dan bahkan mengalami kegagalan diakhiri kekuasaan Inggris yang Cuma seumur
jagung di Hindia Belanda ,sebab-sebanya antara lain :
·
Masyarakat Hinda Belanda pada umumnya
buta huruf dan kurang mengenal uang, apalagi untuk menghitunh luas tanah yang
kena pajak.
·
Pegawai pengukur tanah dari Inggris
sendiri jumlahnya terlalu sedikit
·
Kebijakan ini kurang di dukun oleh
raja-raja dan para bangsawan, karena Inggris tak mau mengakui suksesi jabatan
turun-tenurun
c. Cultuurstelstel ( sistem tanam paksa )
Cultuurstelstel(
sistem tanam paksa ) mulai diberlakukan pada tahunb 1836 atas inisiatif van de
bosch, tujuannya adalah untuk memproduksi berbagi komoditi yang ada
permintaannya di pasaran dunia, sejak saat itu, diperintahkan untuk membudi
dayakan produk-produk selain kopi dan rempah-rempah, yaitu gula, nila,
tembakau, the ,nila ,kina ,karet , kelapa sawit dll, sitem ini jelas menekan
penduduk pribumi , tapi amat jels menguntungkan bagi Belnda apalagi dipadukan
dengan sistem kosiyansi(monopoli ekspor), setelah penerapan kedua sistem ini,
seluruh kerugian akibat perang dengan Napoleon di Belanda langsung di gantikan
berkali lipat .Sistem ini merupakan penganti sitem landrent dalam rangka
memeperkenalkan penggunaan uang pada masyarakat pribumi. Masyarakat diwjibkan
menanam tanaman komoditas ekspor dan menjual hasilnya kegudang-gudang kemudian
dibayar dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah.cultuurstelstel
melibatkan para bangsawan dalam pengumpulannya, antra lain dengan memanfaatkan
tatanan politik mataraman-kewjiban rakyat dauntuk melakunakn berbagi tugas
dengan tidak mendapatkan imbalan – dan memotivasi para pejabat belandadengan
cultuurprocenten( imbalan yang akan diterima sesuaihasil produksi yang masuk
kegudang ). Bagi masyarakat pribumi sudah tentu cultuurstelstel amat memeras
keringat dan darah mereka, apalgi aturan kerja rodi juga masih diberlakukan,
namun segi positifnya adalah mereka mulai mengenal tata cara menanam tanaman
komoditas ekpor yang pada umumnya bukan tanaman asli indonesia, sedangkan
masuknya ekonomi uang di pedesaan memicu meningkatnya taraf hidup pada mereka,
bvagi pemerintah belanda ini berati bahwa masyrakat menyerap barang-barang
impor yang mereka datang kan ke Hindia Belanda dan ini juga merubah cara hidup
masyarakat pedesaan menjadi lebih komersil, tercemin dari meningkatnya jumlah
penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi nonagaris. Jelas nya, dengan
menerapakan cultuurstelstel, pemerintah belanda membuktikan teori sewa
tanah dari mazhad kalsik, yaitu bahwa sewa tanah timbul dari keterbatasan
kesuburan tanah, namun disini pemerintah belanda belum menerima sewanya saja
,tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk memgharap tanh yang kian lama kian besaru
menigkatkan penderitaan rakyat,sesuai tori nilai lebih(karl max)bahwanilai
lebih meningkatkan kesejahteraan Beland kapsitas.
d. Sistem
ekonomi terbuka
Saat
adanya desakan dari kaum humanis Belanda yang mnengiginkan perubahan nasib
warga pribumi ke arah yang lebih baik ,mendorong pemerintah Hindia Belanda
untuk mengubah kebijakan ekonominya, dibuatlah peraturan-peraturan
agraria yang baru ,yang antaralain mengatur tentang persewaan tanah pada pihak
swata untuk jangka waktu 75 tahun ,dan aturan tanah yang boleh disewakan dan
tidak boleh ,hal nampak juga masih tak lepas dari teori-teori mazhab kalsik
,antara lain terlihat pada:
Keberadaan
pemerintah Hindia Belanda sebagai tuan tanah , pihak swata mengolah perkebunaan
swasta sebagai golongan kapasasiatas dan masyarakat pribumi sebagai buruh
pengggarap tanah
Prinsip
keuntungan absolut :bila disuatu tempat harga berada diatas ongkos tenaga kerja
yang dibutuhkan ,maka pengusaha memperolah laba yang begitu besar mengalir
faktor produksi ketempat tersebut .
Laissez
faire laissez passer, perekonomian diserahkan pada pihak swasta ,walapun jelas
pemerintah belanda masih memegang peranan yang besar sebagai penjajah yang
sengguhnya .
Pada
akhirnya sistem ini bukan meningkatkan kesejaterahaan masyarakat pribumi tapi
malah menambah penderitaan, terutama bagi para kuli kontrak yang pada umunya
tidak diperlakukan layak .
Penduduk
jepang (1942-1945) pemerintahan jepang menerapakan suatu kebijakan pengarahan
sumber daya ekonomi mendudukung gerak maju pasukan jepang dalam perang
pasifik,sebagai akibat, terjadinya perombakan besar-besaran dalam sturuktur
ekonomi masyarakat,kesejahteraan rakyat merosot tajam dan terjadi bencana
kekurangan pangan,karena produksi untuk memasuk bahan makanan untuk memasok pasukan
militer dan produksi minyak jarak untuk pelumnas pesawat tempur menempati
prioritas utama. Impor dan ekspor macet ,sehingga terjadi kelangkaan tekstil
yang sebelumnya didapat dengan jalan impor.
Seperti
inilah sistem sosialis ala bala tentara Dai Nippon,segala hal diatur oleh pusat
guna mencapai kesejahteraanbersama yang diharapkan akan mencapai sesuai
memenangkan perang pasifik.
2.1.2 Masa
Orde Lama
Pada tanggal 17 agustus
1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun demikian, tidak berarti
Indonesia sudah bebas dari Belanda. Tetapi setelah akhirnya pemerintah Belanda
mengakui secara resmi kemerdekaan Indonesia. Sampai tahun 1965, Indonesia
gejolak politik di dalam negeri dan beberapa pemberontakan di sejumlah daerah.
Akibatnya, selama pemerintahan orde lama, keadaan perekonomian Indonesia sangat
buruk.
Seperti pertumbuhan ekonomi yang
menurun sejak tahun 1958 dan defisit anggaran pendapatan dan belanja
pemerintahan terus membesar dari tahun ke tahun. Dapat disimpulkan bahwa
buruknya perekonomian Indonesia selama pemerintahan Orde Lama terutama
disebabkan oleh hancurnya infrastruktur ekonomi, fisik, maupun nonfisik selama
pendudukan Jepang. Dilihat dari aspek politiknya selama periode orde lama,
dapat dikatakan Indonesia pernah mengalami sistem politik yang sangat
demokratis yang menyebabkan kehancuran politik dan perekonomian nasional.
Masa
Pasca Kemerdekaan (1945-1950) keadaan ekonomi keuangan pada masa awal
kemerdekaan amat buruk karena inflasi yang disebabkan oleh beredarnya lebih
dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada Oktober 1946 pemerintah RI
mengeluarkan ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang.
Namun adanya blokade ekonomi oleh Belanda dengan menutup pintu perdagangan luar
negeri mengakibatkan kekosongan kas negara.
Dalam
menghadapi krisis ekonomi-keuangan, pemerintah menempuh berbagai kegiatan,
diantaranya :
Ø Pinjaman
Nasional, menteri keuangan Ir. Soerachman dengan persetujuan Badan Pekerja
Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) mengadakan pinjaman nasional yang akan
dikembalikan dalam jangka waktu 40 tahun.
Ø Hubungan
dengan Amerika, Banking and Trade Coorporation (BTC) berhasil mendatangkan
Kapal Martin Behrman di pelabuhan Ciberon yang mengangkut kebutuhan rakyat,
namun semua muatan dirampas oleh angkatan laut Belanda.
Ø Konferensi
Ekonomi, Konferensi yang membahas mengenai peningkatan hasil produksi pangan, distribusi
bahan makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan asing.
Ø Rencana
Lima Tahunan (Kasimo Plan), memberikan anjuran memperbanyak kebun bibit dan
padi ungul, mencegah penyembelihan hewan-hewan yang membantu dalam pertanian,
menanami tanah terlantar di Sumatra, dan mengadakan transmigrasi.
Ø Keikutsertaan
Swasta dalam Pengembangan Ekonomi Nasional, mengaktifkan dan mengajak
partisipasi swasta dalam upaya menegakkan ekonomi pada awal kemerdekaan.
Ø Nasionalisasi
de Javasche Bank menjadi Bank Negara Indonesia,
Ø Sistem
Ekonomi Gerakan Benteng (Benteng Group)
Ø Sistem
Ekonomi Ali-Baba
2.1.3 Masa Orde Baru
Maret 1966, Indonesia dalam era
Orde Baru perhatian pemerintahan lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial tanah air. Usaha
pemerintah tersebut ditambah lagi dengan penyusunan rencana pembaangunan 5
tahun secara bertahap dengan target-target yang jelas sangat dihargai oleh
negara-negara barat. Tujuan jangka panjang dari pembangunan ekonomi di
Indonesia pada masa Orde Baru adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat
melalui suatu proses industrialisasi dalam skala besar. Perubahan ekonomi
struktural juga sangat nyata selama masa Orde Baru dimana sektor industri
manufaktur meningkat setiap tahun. Dan kondisi utama yang harus dipenuhi
terlebih dahulu agar suatu usaha membangun ekonomi dapat berjalan dengan baik,
yaitu sebagai berikut: kemampuan politik yang kuat, stabilitas ekonomi dan
politik, SDM yang lebih baik, sistem politik ekonomi terbuka yang berorientasi
ke Barat, dan dan kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik.
Pada
awal orde baru, stabilitas ekonomi dan politik menjadi prioritas utama. Program
pemerintah berorintasi pada pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara
dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Setelah melihat pengalaman masa lalu,
dimana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing
dengan pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka
dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi
pancasila. Ini merupakan praktek dari salah satu teori Keynes tentang campur
tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas.
Kebijakan
ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur
pemerataan : kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan,
kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda,
penyebaran pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan
pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan
yang disebut Pelita.
Hasilnya,
pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka
kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi
pendidikan dan penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi yang
meningkat pesat. Pemerintah juga berhasil menggalakkan preventive checks untuk
menekan jumlah kelahiran lewat KB.
Namun
dampak negatifnya adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan
sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan
pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam, serta
penumpukan utang luar negeri. Disamping itu, pembangunan menimbulkan
konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembangunan
hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik,
ekonomi, dan sosial yang adil.
Sehingga
meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental
pembangunan nasional sangat rapuh. Akibatnya, ketika terjadi krisis yang
merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang paling
buruk. Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan
cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi.
2.1.4 Perekonomian pada masa Transisi
Pada
tanggal 14 dan 15 Mei 1997, nilai tukar baht Thailand terhadap dolar AS
mengalami suatu goncangan hebat akibat para investor asing mengambil keputusan
‘jual’. Apa yang terjadi di Thailand akhirnya merembet ke Indonesia dan
beberapa negara Asia lainnya, awal dari krisis keuangan di Asia. Sejak saat
itu, posisi mata uang Indonesia mulai tidak stabil. Menanggapi perkembangan
itu, pada bulan Juli 1997 BI melakukan 4 kali intervensi yakni memperlebar tentang
intervensi.
Sekitar
bulan September 1997, nilai tukar rupiah yang terus melemah mulai menggoncang
perekonomian nasional. Untuk mencegah agar keadaan tidak tambah memburuk,
pemerintah Orde Baru mengambil beberapa langkah konkret, diantaranya menunda
proyek-proyek senilai Rp 39 triliun dalam upaya mengimbangi keterbatasan
anggaran belanja negara yang sangat dipengaruhi oleh perubahan nilai rupiah
tersebut.
Keadaan
sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan transisi memiliki karakteristik
sebagai berikut:
Kegoncangan
terhadap rupiah terjadi pada pertengahan 1997, pada saat itu dari Rop 2500
menjadi Rp 2650 per dollar AS. Sejak masa itu keadaan rupiah menjadi tidak
stabil.
Krisis
rupiah akhirnya menjadi semakin parah dan menjadi krisi ekonomi yang kemudian
memuncuilkan krisis politik terbesar sepanjang sejarah Indonesia.
Pada
awal pemerintahan yang dipimpin oleh habibie disebut pemerintahan reformasi.
Namun, ternyata opemerintahan baru ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya,
sehingga kalangan masyarakat lebih suka menyebutnya sebagai masa transisi
karena KKN semakin menjadi, banyak kerusuhan.
Mei
1997, nilai tukar bath Thailand terhadap dolar AS mengalami suatu goncangan
yang hebat, hingga akhirnya merembet ke Indonesia dan beberapa negara asia lainnya.
Rupiah Indonesia mulai terasa goyang pada bulan juli 1997. Sekitar bulan
September 1997, nilai tukar rupiah terus melemah, hingga pemerintah Orde Baru
mengambil beberapa langkah konkret, antaranya menunda proyek-proyek dan
membatasi anggaran belanja negara. Pada akhir Oktober 1997, lembaga keuangan
internasional memberikan paket bantuan keuangaannya pada Indonesia.
2.1.5
Masa Orde Reformasi
Orde reformasi dimulai saat
kepemimpinan presiden BJ.Habibie, namun belum terjadi peningkatan ekonomi yang
cukup signifikan dikarenakan masih adanya persoalan-persoalan fundamental yang
ditinggalkan pada masa orde baru. Kebijakan yang menjadi perhatian adalah cara
mengendalikan stabilitas politik. Sampai pada masa kepemimipinan presiden
Abdurrahman Wahit, Megawati Soekarnoputri, hingga sekarang masa kepemimpinan
presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun masalah-masalah yang diwariskan dari masa
orde baru masih belum dapat diselesaikan secara sepenuhnya. Bisa dilihat dengan
masih adanya KKN, inflasi, pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, dan melemahnya
nilai tukar rupiah yang menjadi masalah polemik bagi perekonomian Indonesia.
Kemudian
pemerintahan reformasi yang dipimpin oleh Presiden Wahid, masyarakat umum
menaruh pengharapan besar terhadap kemampuan Gusdur. Dalam hal ekonomi, perekonomian
Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Namun selama pemerintahan Gusdur,
praktis tidak ada satupun masalah di dalam negeri yang dapat terselesaikan
dengan baik. Selain itu hubungan pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Gusdur
dengan IMF juga tidak baik. Ketidakstabilan politik dan sosial yang tidak
semakin surut selama pemerintahan Abdurrahman Wahid menaikkan tingkat country
risk Indonesia. Makin rumitnya persoalan ekonomi ditunjukkan oleh beberapa
indikator ekonomi. Seperti pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan yang
menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang negatif dan rendahnya kepercayaan pelaku
bisnis terhadap pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
a.
Masa Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri
Masalah
yang mendesak untuk dipecahkan adalalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum.
Kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi persoalan ekonomi antara lain :
1. Meminta
penundaan utang sebesar US$ 5,8 Milyar pada pertemuan paris Club ke-3 dan
mengalokasikan pemabayaran utang luar negri sebesar 116,3 Trilliun.
2. Kebijakan
privatisasi BUMN. Privatisasi yaitu menjual perusahaan negara di dalam periode
krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi
kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Penjaualan tersebut
berhasil menaikan partumbuhan ekonomi Indonesia menajadi 4,1%. Namun kebijakan
ini menibulkan kontroversi yaitu BUMN yang di privatisasikan dijual pada
perusahaan asing.
b.
Masa kepemimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono
Kebijakan
kontroversial pertama Presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, yang
dilatarbelakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM
dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang
mendukung peningkatan kesejahteraan masyrakat. Kemudian muncul pula kebijakan
kontroversial yang kedua yakni BLT bantuan langsung tunai bagi masyarakat
miskin. Namun kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan
pembagaiannya juga banyak menimbulkan masalah sosial. Kebijkan yang ditempuh
untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan
infrastruktur summit pada bulan 2006 lalu, yang mempertemukan para investor
dengan kepala-kepala daerah. Dengan semakin banyak investasi asing di
Indonesia, diharapakan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah. Pada
pertengahan bulan oktober 2006 Indonesia melunasi seluruh sisa hutang pada IMF
sebesar 3,2 Miliar dolar AS. Harapan kedepannya adalah Indonesia tidak lagi
mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri.
2.1.6
Sistem Perekonomian Indonesia Saat Ini
Sebagian orang berpendapat bahawa
sistem yang digunakan sekarang lebih condong ke barat atau disebut sistem
ekonomi liberal/kapitalis, sistem yang membebaskan segala macam bentuk kegiatan
ekonomi. Pemerintah tak ada urusan dengan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat.
Mereka semua mendapat hak yang sama untuk berkreatifitas tak ada larangan.
Intinya adalah sistem ini semua bebas melakukan apa saja sehingga tak
mengherankan kaum pemodal atau kapital menjadi kaum yang super power pada
sistem ekonomi sehingga membuat yang miskin semakin miskin, eksploitasi
besar-besaran terhadap sumber daya alam, kesenjangan sosial, itulah yang
terjadi pada perekonomian Indonesia. Sistem ekonomi liberal atau kapitalis yang
tidak lama lagi akan menuju neo-liberal. Indikasi sistem perekonomian Indonesia
diarahkan untuk mengikuti mekanisme pasar disamping dominasi kekuatan korporasi
swasta yang semakin menguat. Sistem neo-liberal ini semakin subur manakala bola
salju globalisasi semakin memasuki berbagai sendi-sendi kehidupan. Semula
globalisasi masih terkait dengan bidang informasi dan komunikasi, namun bola
salju globalisasi semakin membesar dan menggulung bidang lainnya termasuk
sektor ekonomi,politik. Contohnya saja Harga BBM sudah didesak agar secara
bertahap mengikuti harga internasional. Di Indonesia sendiri dapat dihitung
para konglomerat yang menguasai perekonomian, itu hanya ada segelintir orang
saja. Kondisi ini terjadi sebagai konsekuesi kita menganut sistem kapitalis.
Sebenarnya sistem inilah yang dijalan kan di Indonesia walaupun pemerintah
tidak mengakuinya secara terbuka.
Masuknya
Sistem tersebut dapat kita lihat dari beberapa Indikator yaitu :Di
a.
hapusnya berbagai subsidi untuk
masyarakat secara bertahap, sehingga harga barang barang strategis ditentukan
sepenuhnya oleh mekanisme pasar.
b.
Nilai Kurs rupiah tidak boleh
dipatok dengan kurs tetap, sehingga besar kecilnya kurs rupiah akan ditentukan
oleh mekanisme pasar.
c.
Perusahaan BUMN mulai beralih
ke pihak swasta, sehingga peran pemerintah semakin berkurang.
d.
Keikutsertaan bangsa Indonesai
dalam kancah WTO dan perjanjian GATT yang semakin menunjukan komitmen bangsa
Indonesia dalam tata liberalisme dunia.
Dampak
positif yang di timbulkan dari sistem kapitalis ini yaitu dari aspek
permodalan, kita dapat dengan mudah mendapatkan modal dengan cepat dari
investor asing sedangkan dampak negatif dari sistem ini banyak terjadi
masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, krisis ekonomi dan hutang
luar negeri yang tinggi.
Namun
meskipun demikian, bagi saya pribadi perekonomian Indonesia bisa dikatakan
cukup memperlihakan peningkatan yang bisa dibanggakan. Terlihat pada saat
terjadi krisis global, dimana banyak negara di dunia mengalami krisis namun
tidaklah demikian di Indonesia. Indonesia masih bisa bertahan dari krisis
ekonomi. Walaupun masih dapat bertahan, sudah seharusnyalah pemerintah dan
seluruh rakyat Indonesia sadar untuk memperbaiki perekonomian Indonesia yang
lebih baik lagi dengan memberantas KKN, memangkas pengeluaran pemerintah,
membuka lapangan pekerjaan, dan lebih memperhatian rakyat demi terciptanya
kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pada intinya kerjasamalah yang dibutuhkan
bangsa ini untuk mewujudkan tujuan tersebut.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Kesimpulan dari sejarah sistem perekonomian di
Indonesia sejak zaman sejarah hingga reformasi adalah
2.2 Semakin Meningkatnya Mutu Perekonomian Di
Indonesia, terdapat inflasi naik turunnya perekonomian di Indonesia
2.3 Dilihat dari latar belakang sejarah,
Indonesia menganut sistem Ekonomi yang berasaskan kekeluargaan .
2.4 Dasar sistem ekonomi Indonesia
dimuat dalam UUD 1945 pasal 33
2.5 Seiring perkembangan zaman, sistem
ekonomi di Indonesia condong ke Barat
2.6 Perekonomian di Indonesia cenderung
berubah-ubah dari setiap pemimpin yang memimpin Negara.
DAFTAR PUSTAKA
Hendrojogi, 2004, Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik. Jakarta:
PT Raja Grasindo Persada